logo

Perempuan dan anak memiliki hak konstitusional

Setiap perempuan dan anak-anak warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki. Penguatan hak-hak perempuan yang termuat da
Perempuan dan anak memiliki hak konstitusional

Pelayanan Istimewa SATE MEDURA 13

Kami Hadirkan Pelayanan Istimewa kepada pihak yang telah melakukan pemesanan produk (akta cerai, salinan putusan, salinan penetapan) melalui PAK BOPP, kepadanya kami persila
Pelayanan Istimewa SATE MEDURA 13

Covid-19 Update : Ambil Produk Pengadilan Tanpa harus Antri

  di Masa Pandemi Covid 19, Manfaatkan fasilitas Booking Pengambilan Produk Pengadilan (Akta Cerai, Salinan Putusan, Salinan Penetapan) Klik disini Untuk
Covid-19 Update : Ambil Produk Pengadilan Tanpa harus Antri

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

Informasi Jam Pelayanan

Informasi Mengenai Jam Pelayanan Peradilan di Pengadilan Agama Surabaya

Jadwal Sidang

-

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Instan Padu

Aplikasi Informasi Kerjasama Pengadilan Agama Surabaya dan BPN Surabaya 1

Informasi Produk Peradilan

Gunakan layanan Pak Bopp untuk reservasi/booking produk pengadilan

Survey Kepuasan Masyarakat

Sistem Informasi Persidangan, Booking Produk Pengadilan, dan Survey Layanan

Gugatan Permohonan Mandiri

Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri. Untuk Pelayanan yang lebih mudah, cepat dan biaya ringan

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 108

Potret Inovatif Pengadilan Agama Surabaya Dalam Mewujudkan Access To Justice Di Era 4.0

 

Oleh: Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M.

 

Pendahuluan

Secara teoritik keberadaan pengadilan merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengkoordinasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Juga merupakan ‘rumah pengayom’ bagi masyarakat pencari keadilan, yang mempercayai jalur litigasi. Pengadilan dianggap pula sebagai ‘perusahaan keadilan’ yang mampu mengelola sengketa dan mengeluarkan produk keadilan yang bisa diterima oleh semua masyarakat.[1] Tugas dan fungsi pengadilan tidak sekedar menyelesaikan sengketa, tetapi lebih dari itu juga menjamin suatu bentuk ketertiban umum dalam masyarakat.[2] Sebagai lembaga hukum, peradilan juga diharuskan menjadi media dalam menggapai cita hukum. Cita dari hukum adalah untuk menjaga keteraturan dan ketertiban (social order) dalam masyarakat. Sehingga fungsi hukum lebih ditekankan sebagai pengawasan sosial (social control).[3] Dengan demikian, pengadilan  menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pelayanan publik.

Era 4.0 menyajikan deskripsi yang berbeda terkait dengan pelayanan publik. Era ini banyak ditandai dengan digiltalisasi semua perangkat pelayanan. Sehingga perubahan ini tidak dapat ditolak oleh institusi publik termasuk pengadilan. Pelayanan pengadilan harus bertransformasi dan bergeser ke arah digital, tidak saja persoalan sidang elektronik semata, melainkan lebih daripada itu, semua elemen pengadilan mulai front office sampai manajemen perkara harus menyesuaikan dengan era 4.0 ini.

Salah satu bahasan penting adalah sebuah rumusan pertanyaan apakah inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh pengadilan dapat mewujudkan access to justice?

Pengadilan Agama Surabaya, dengan jumlah perkara yang cukup banyak dan tenaga yang terbatas, maka perlu meningkatkan kualitas kinerja para pegawainya. Pengadilan Agama Surabaya telah banyak melakukan inovasi-inovasi yang berimplikasi kuat terhadap perubahan dan perbaikan layanan kepada pencari keadilan. Sehingga dalam konteks pelayanan publik dan zona integritas, inovasi-inovasi tersebut menduduki posisi yang sangat vital dalam mewujudkan visi-misi Pengadilan Agama Surabaya.

Aplikasi dan Inovasi di Pengadilan Agama Surabaya

Sebagai salah satu pengadilan dengan tingkat perkara yang relatif banyak, pengadilan agama surabaya telah membuat dan merumuskan aplikasi dan inovasi yang dapat memudahkan masyarakat para pencari keadilan, berikut beberapa aplikasi tersebut;

    1. Aplikasi Astronot (Antrian Sidang Terjadwal dan Ternotifikasi)

yaitu aplikasi antrian sidang terjadwal dan ternotifikasi. Aplikasi ini bertujuan untuk menciptakan kepastian persidangan dan mendorong konsistensi hakim dalam melakukan proses persidangan. dimulai dari Pendaftaran perkara artinya ketika telah didaftar Pihak pendaftar menyerahkan nomor handphone (HP) untuk selanjutnya secara otomatis dikirim (short message service) SMS pemberitahuan melalui Mobile SIPP tentang hari sidang tanggal dan ruang sidang. Aplikasi ini ke depan supaya dapat dilakukan secara online jika telah dapat menggunakan database tersendiri, untuk sementara dilakukan secara manual oleh petugas admin.Astronot “Antrian Sidang Terjadwal dan Ternotifikasi”

Kehadiran Astronot bertujuan:

  1. Mengurangi penumpukan antrian
  2. Menyajikan informasi jam sidang melalui  Website PA Surabaya, Papan Pengumunan, dan notifikasi.
  3. Memudahkan pencari keadilan memantau kepastian jam sidang dan mengatur  kehadiran ke PA
  4. Mengurangi interaksi para pihak dengan aparatur pengadilan
    1. Aplikasi Instanpadu, yaitu Aplikasi Informasi Kerjasama Pengadilan Agama Surabaya dan BPN Surabaya 1
    2. Aplikasi SIP BOS, yaitu aplikasi tentang Sistem Informasi Persidangan, Booking Produk Pengadilan, dan Survey Layanan.
    3. Aplikasi PAK BOPP Pelayanan Khusus Booking dan Pengiriman Produk” Booking antrian pengambilan produk PA Surabaya berupa akta cerai dan salinan putusan, serta booking pengambilan produk Pengadilan Agama lain melalui PA Surabaya. Adanya wabah Covid 19 juga berdampak pada pembatasan waktu, sosial dan fisik.  PA Surabaya juga melakukan pembatasan waktu pelayanan mulai jam 09.00 – 12.00 WIB dan pembatasan jarak fisik dengan melakukan pencegahan adanya kerumunan. Keadaan demikian akan menyulitkan masyarakat untuk mengambil produk karena harus menyesuaikan keterbatasan waktu yang disediakan oleh PA Surabaya. Guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, PA Surabaya membuat inovasi PAK BOPP yang memberikan layanan booking antrian pengambilan produk pengadilan melalui aplikasi Whatsapp. Booking antrian melalui PAK BOPP ini dilayani pada pukul 11.00 – 14.00 WIB sehingga tidak terjadi penumpukan antrian dengan masyarakat yang melakukan antrian manual.
    4. One Gate System

Sarpras terbatas dan kuantitas pengunjung yang melimpah setiap hari di Pengadilan Agama Surabaya, meliputi pihak berperkara atau pihak yang berkepentingan langsung maupun pihak pengantar atau pihak yang tidak berkepentingan, maka untuk memfilter para pengunjung tersebut lahir inovasi “one gate system”.

Dengan adanya one gate system, yang dapat masuk ke ruang tunggu Pengadilan Agama Surabaya hanya pihak yang berkepentingan, dengan cara memberikan barcode pada saat akan masuk ke lorong dengan menunjukkan kartu identitas yang berlaku. Hal tersebut juga berguna untuk mencegah praktik percaloan.

Selain itu Proses pelayanan dalam PTSP yang kami lakukan saat ini masih dilakukan secara konvensional, di mana ketika ada pengguna layanan yang ingin mencari dan mendapatkan layanan harus datang terlebih dahulu ke Pengadilan. Adapun system yang berjalan dalam pelayanan PTSP saat ini sudah baik dan telah dilaksanakan berdasarkan SOP pelayanan yang ada yakni tetap mengedepankan komitmen dalam pelaksanaannya. Namun dengan melihat kondisi wilayah Pengadilan Agama yang berada di pemukiman warga dimana kendaraan umum tidak menjangkau, sehingga dalam hal ini reformer mencoba untuk membuat suatu terobosan inovasi dalam hal pelayanan PTSP untuk dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Surabaya yang ingin mendapatkan layanan informasi di pengadilan tanpa harus datang ke pengadilan terlebih lagi dengan adanya adaptasi kebiasaan baru (new normal) dalam masa pandemi covid-19.

    1. Inovasi Layanan Sate Medura 13

Layanan sate medura 13 (sabtu tetap melayani dengan durasi minggu 1 dan 3) yaitu pelayanan istimewa pengambilan khusus produk pengadilan (akta cerai, salinan putusan, salinan penetapan) yang telah melakukan reservasi melalui pak Bopp. Layanan ini dilaksanakan pada hari sabtu pada minggu ke 1 dan minggu ke 3 dengan jam layanan 8.00 s.d. 12.00. Dengan layanan ini, Pengadilan Agama Surabaya memberikan kesempatan kepada para pencari keadilan yang tidak sempat mengambil produk pengadilan pada hari senin – jum’at, dapat melakukan pengambilan di hari Sabtu.

 

 

 

 

Inovasi Pengadilan sebagai sarana mewujudkan Access To Justice

Pengadilan di Era 4.0

Institusi pengadilan menjadi tonggak pokok dalam mewujudkan keadian. Proposisi ini setidaknya dilihat dari 3 argumentasi pokok yang melegitimasinya sebagai berikut;

Argumentasi Pertama, dalam perspektif filsafati. Persoalan filsafat yang mendasar adalah ketercapaian tujuan hukum. Sangat nyata keberadaan hukum yang utama adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan diletakkan sebagai basis dasar dari tujuan hukum an sich. Menurut Soetandyo Wignosoebroto, posisi keadilan adalah jantung dari hukum.[4] Hukum bukanlah hukum apabila tidak memberikan keadilan. Satjipto Rahardjo menyatakan jika keadilan diletakkan sebagai tujuan hukum maka harus terpenuhi dan diwujudkan dengan maksimal.[5]

Argumentasi kedua, Perspektof yuridis, Pernyataan Satjipto tersebut telah jelas termaktub secara yuridis dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk  menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dengan demikian hubungan antara hukum dan keadilan dalam konstitusi tersebut sangat jelas adalah hubungan yang saling berkaitan.

Keadilan hukum tidak serta merta berjalan tanpa institusi yang melaksanakannya. Keadilan diorganisir oleh pengadilan sebagai media untuk mendapatkan keadilan. Untuk itu peran peradilan dalam menegakkan keadilan adalah sebuah keniscayaan. Sehingga peradilan dipaksa untuk mewujudkan ide-ide abstrak keadilan.[6]  Secara yuridis Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “ Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum  dan keadilan berdasarkan Pancasila

Pelaksanaan hukum dapat diartikan menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Penerapan hukum berarti menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang abstrak sifatnya pada peristiwa konkret. Pembentukan Hukum merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang. Sedangkan penciptaan hukum ini memberikan kesan bahwa hukum itu hanya semata peraturan tertulis saja, sehingga kalau tidak diatur dalam peraturan tertulis, maka kewajiban hakimlah untuk menciptakannya. Dari ketiga istilah tersebut, menurut Mertokusumo, istilah yang lebih tepat adalah Penemuan Hukum, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU Kekuasaan Kehakiman.[7]

Keadilan diciptakan oleh hakim seharusnya adalah keadilan substantive. Sehingga keadilanlah yang menjadi oreintasi dari konstruksi putusan hakim. Dalam perspektif yang lebih mendalam, keadilan diletakkan sebagai tujuan utama dari hukum.[8] Eksistensi keadilan ada bersama dengan eksistensi hukum. Ide normatif cita keadilan dapat dikaitkan dengan pemikiran Yunani tentang nomos. Ide normatif tersebut terletak pada keharusan menegakkan supremasi konstitusi atas kekuasaan pemerintahan. Gagasan seperti ini sudah muncul sejak jaman Yunani Kuno lewat apa yang disebut nomos dan physis. Pendekatan yang menekankan kesederajatan setiap orang di depan hukum, yang berarti nomos sama dengan physis, memunculkan keharusan setiap orang tunduk pada nomos. Pandangan sebaliknya, semua orang tidak sederajat, dan oleh karena itu, nomos tidak sama dengan physis, menyebabkan orang-orang tertentu berada dalam posisi menolak nomos.[9]

Keadilan secara substantif  harus mengacu pada takaran kesamaan dan kebebasan. Pertama, adalah prinsip kebebasan terbesar yang setara (principle of greatest equal liberty). Melalui prinsip ini tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem yang tersusun dari kebebasan - kebebasan dan yang cocok dengan kebebasan-kebebasan tersebut.[10] Kedua, persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair  equality of opportunity). Inti the principle of fair equality of opportunity menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Untuk terciptanya kesamaan, maka dibutuhkan the difference principle, yakni bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan  manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. [11]

Keadilan prosedural Rawls terdiri dari tiga macam. Di samping perfect procedural justice, juga dikenal dua jenis yang lain yakni: imperfect procedural justice dan pure procedural justice[12]. Perfect procedural justice menunjuk pada ketersediaan prosedur yang sebelumnya telah dirancang dengan baik, namun hasil akhir bisa saja berbeda dari rancangan semula. Sedangkan pure procedural justice berangkat dari tidak adanya kriteria independen yang mendahului suatu prosedur, dan yang dibutuhkan adalah proses perumusan konsep keadilan yang benar dan adil untuk menjamin hasil akhir yang benar dan adil pula.  Dalam perspektif hukum nasional, hukum dan keadilan tidak akan lepas dari akar budaya Indonesia. Suatu bangsa yang secara ideologis berdasarkan pada filsafat pancasila. Sudjito menegaskan bahwa suatu hukum nasional akan memihak keadilan bilamana didukung oleh hukum holistic yang mengacu pada pancasila.[13]

Kewajiban hakim untuk menemukan hukum dan menetapkan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan. Untuk itu dalam putusan hakim tersebut harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (motivating plicht) dengan menggunakan metode penerapan hukum maupun metode penemuan hukum.[14] Sebab pada dasarnya tegaknya keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai-nilai kemanusiaan menjadi syarat bagi tegaknya martabat bangsa dan Negara. Sehubungan dengan itu maka Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan memang dituntut menjadi figur yang elit  agar bisa menegakkan keadilan sehingga keberadaannya mampu memberikan kemanfaatan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[15]

Argumentasi Ketiga, dari perspektif Sosiologis, Institusi peradilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan juga dituntut melakukan perbaikan-perbaikan baik dari sistem administrasi maupun sistem peradilan itu sendiri. Karena pada realitasnya Pengadilan menjadi lembaga yang justru ditakuti oleh masyarakat. Dalam Persepsi masyarakat awam, mereka sangat takut terhadap institusi peradilan, dengan demikian pengadilan bukan media mencari keadilan tetapi menjadi ‘sarang’ para mafia hukum yang rela menggadaikan hukum untuk kepuasan dan kepentingan pribadi.[16]

Inovasi Pengadilan Agama sebagai Pemberian Akses ke Keadilan

Askes Menuju Keadilan dapat digambarkan sebagai

berikut:  

“Justice, as so administered, has to be available to all, on an  equal footing. This is the ideal, but one which has never been  attained, due largely to inequalities of wealth and power and an  economic system which maintains and tends to increase the  inequalities”.

 

Selain itu, pembicaraan mengenai Akses Menuju Keadilan juga  menyangkut kemudahan bagi masyarakat luas untuk memperoleh  informasi mengenai hal-hal yang terjadi di pengadilan. Hal ini didasari pada suatu pendapat bahwa pengadilan selain sebagai lembaga yudikatif, juga merupakan lembaga yang memberikan pelayanan publik kepada semua orang atau kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan juga harus mudah dipahami dan mudah didapatkan seperti selayaknya lembaga-lembaga pelayanan publik lainnya.  

Hal ini berarti bahwa Akses Menuju Keadilan bisa dipandang  melalui 2 (dua) sudut pandang yang saling melengkapi. Secara privat, berarti “Bantuan Hukum” dan secara publik berarti “Informasi Hukum”. Tuntutan-tuntutan agar pengadilan lebih transparan ditanggapi oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan  Informasi di Pengadilan, tanggal 28 Agustus 2007.

Melalui keputusan tersebut Mahkamah Agung memberikan  pedoman mengenai informasi-informasi apa saja yang harus  diumumkan kepada publik, yaitu:

  1. Gambaran umum pengadilan yang antara lain, meliputi: fungsi,  tugas, yuridiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta  telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat Pengadilan non Hakim;
  2. Gambaran umum proses beracara di Pengadilan;
  3. Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;
  4. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan,  tugas dan kewajiban Pengadilan;  
  5. Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap;  
  6. Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu, yakni:  a. korupsi;  b. terorisme;  c. narkotika/psikotropika; d. pencucian uang; atau e. perkara lain yang menarik perhatian publik atas perintah Ketua Pengadilan.  
  7. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;  
  8. Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
  9. Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai;  
  10. Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di pengadilan.

 

Penutup

Berdasarkan paparan diatas, simpulan yang dapat penulis garis bawahi adalah bahwa pengadilan Agama Surabaya telah banyak melakukan inovas-inovasi dibidang pelayanan baik pada bidang kepaniteraan maupun pada bidang kesekretariatan. Inovasi ini tentu saja berkesuaian dengan visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan juga menjadi bagian penting dalam memberikan akses kepada keadilan.

Daftar Rujukan

  • Bernard L. Tanya et.all, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya, CV. Kita, 2006.
  • I Nyoman Nurjaya, Reoreintasi Peran dan Tujuan Hukum dalam Masyarakat Multikultural:Perspektif Antropologi Hukum, Makalah dipresentasikan dalam Simposium Internasional Jurnal Antropologi Ke-2 Membangun Kembali Yang Bhinneka Tunggal Ika Menuju Masyarakat Multikultural, Diselenggarakan oleh Jurnal Antropologi Indonesai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Pada tanggal 16-19 Juli 2002 di Universitas Udayana Bali.
  • John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, 1973.
  • Joko A. Sugianto, Hakim dan Penegak Keadilan, http://jagusto.blogspot.com/2010/09/hakim-dan-penegak-keadilan.html. Akses 12 Mei 2011.
  • Saifullah Bambang, Metode Penemuan dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim dalam Spirit Reformasi, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XI No. 1 Juni 2008.
  • Satjipto Rahardjo, Konstribusi Lembaga Sosial Mendorong Reformasi Peradilan, dalam Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2007.
  • Satjipto Rahardjo, Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang, Kompas, 24 Mei 2000.
  • Satjipto Raharjo,  Penegakan Hukum;Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.
  • Supandi, “Lembaga Peradilan, Kualitas Profesionalisme dalam Proses Pembaruan dan Konsekuensi Terhadap Pencederaan Etika Profesi, Varia Peradilan  No. 298 September 201
  • Winardo Yudho, Sosok Guru  dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten; Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo  Wigjosoebroto, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
  • https://www.pa-surabaya.go.id/
  • 4111 (mahkamahagung.go.id)

 


[1] Menurut Satjipto Rahardjo, Keadilan memang barang yang abstrak dan oleh karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha yang berat dan melelahkan. Lihat Satjipto Rahardjo, Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang, Kompas, 24 Mei 2000.

[2] Peranan lain Peradilan antara lain:  1. Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat. 2. Menegakkan dan memajukan the rule of law dan penghormatan pada hukum dengan menjamin adanya due process of law dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa, dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan. 3. Menjaga hukum dan ketertiban. 4. Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut. 5. Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

[3] Lihat : I Nyoman Nurjaya, Reoreintasi Peran dan Tujuan Hukum dalam Masyarakat Multikultural:Perspektif Antropologi Hukum, Makalah dipresentasikan dalam Simposium Internasional Jurnal Antropologi Ke-2 Membangun Kembali Yang Bhinneka Tunggal Ika Menuju Masyarakat Multikultural, Diselenggarakan oleh Jurnal Antropologi Indonesai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia Pada tanggal 16-19 Juli 2002 di Universitas Udayana Bali.

[4] Winardo Yudho, Sosok Guru  dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten; Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo  Wigjosoebroto, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 100

[5] Satjipto Raharjo,  Penegakan Hukum;Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm. 14

[6] Lihat: Satjipto Rahardjo, Konstribusi Lembaga Sosial Mendorong Reformasi Peradilan, dalam Bunga Rampai: Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2007, hlm. 70

[7] ibid

[8] Supandi, “Lembaga Peradilan, Kualitas Profesionalisme dalam Proses Pembaruan dan Konsekuensi Terhadap Pencederaan Etika Profesi, Varia Peradilan  No. 298 September 2010

[9] Ide tentang nomos  merupakan produk penting dari logos. Nomos sederhananya adalah bentuk keteraturan  yang dihasilkan dari akal yang mencerahkan dan memberikan petunjuk pada jalan kebenaran. Lihat: Bernard L. Tanya et.all, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya, CV. Kita, 2006, hlm. 14

[10] John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, 1973, hlm. 13

[11] ibid

[12]Ibid, hlm. 4.

[13] Ibid

[14] Saifullah Bambang, Metode Penemuan dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim dalam Spirit Reformasi, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XI No. 1 Juni 2008, hlm. 1-14

[15] Joko A. Sugianto, Hakim dan Penegak Keadilan, http://jagusto.blogspot.com/2010/09/hakim-dan-penegak-keadilan.html. Akses 12 Mei 2011.

[16] Jonaedi Efendi, Mafia Hukum; Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Permberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Prestasi Pusataka, 2010.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Surabaya Klas IA

Jl. Ketintang Madya VI/3, Surabaya

031-8292146, 0811-3332-211

031-8293341

pasurabaya@yahoo.co.id