Memperhatikan adanya permohonan legalisasi salinan akta cerai yang telah dialih bahasa kedalam bahasa asing pada beberapa pengadilan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan pengadilan, agar salinan akta cerai yang dialih bahasa ke dalam bahasa asing memiliki keseragaman pada setiap Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah.

Berikut syarat dan prosedur pelayanan legalisasi salinan akta cerai yang dialih bahasa ke dalam bahasa asing. 

Pemberian pelayanan legalisasi salinan akta cerai yang dialih bahasa ke dalam bahasa asing dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

• Alih bahasa tidak merubah substansi, narasi, dan format sebagaimana pada asli akta cerai (berbahasa Indonesia);
• Alih bahasa dilakukan oleh penterjemah bahasa asing tersumpah, yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Surat Keputusan Gubernur bagi penterjemah yang diangkat sebelum terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2016;
• Dokumen yang dialih bahasa dibubuhi cap atau stempel penterjemah sebagaimana dimaksud pada huruf b;
• Biaya yang muncul dalam proses alih bahasa sepenuhnya ditanggung oleh pemohon.

Dasar Hukum :
a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
c. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pembuatan Penetapan Eks. Pasal 71 Ayat (2) dan Akta Cerai Eks. Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997.