logo

Upacara Hari Pahlawan ke-73 di PA Surabaya

Senin, 12 Nopember 2018, seluruh pegawai Pengadilan Agama Surabaya melaksanakan upacara dalam rangka memperingati hari pahlawan ke-73 Tahun 2018. Upacara dimulai tepat pada pukul 0
Upacara Hari Pahlawan ke-73 di PA Surabaya

Penilaian ZI (Zona Integritas) menuju WBK(Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM(Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dari Kemenpan & RB

Sebagaimana diketahui Pengadilan Agama Surabaya termasuk dalam 11 pengadilan yang sudah menjadi duta RB  (Reformasi Birokrasi) pada tahun 2017. Pada tahun 2018, terdapat 23 (d
Penilaian ZI (Zona Integritas) menuju WBK(Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM(Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dari Kemenpan & RB

MAHKAMAH AGUNG RAIH PENGHARGAAN NATIONAL PROCUREMENT AWARD 2018 DARI LKPP RI

  Disadur dari : www.mahkamahagung.go.id   Bandung-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia meraih National Procurement Award 2018 pada kategori "K
MAHKAMAH AGUNG RAIH PENGHARGAAN NATIONAL PROCUREMENT AWARD 2018 DARI LKPP RI

JADWAL BARU PADA 6 (ENAM) WILAYAH PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TA 2018

Jakarta-Humas,  Senin 29 Oktober 2018. Berdasarkan Pengumuman dari Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2018 Nomor : 6/Pan
JADWAL BARU PADA 6 (ENAM) WILAYAH PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TA 2018

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90

Upacara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 oktober 2018 yang ke 90 dilaksanakan di halaman kantor Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 29 Oktober
Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90

Biaya Perkara

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIPP

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Jadwal Sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

SIWAS

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-court

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Dipublikasikan oleh admin on . Hits: 64

Sejarah

SEJARAH PENGADILAN AGAMA

 

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama

Batas – batas  :

Sebelah Utara           : Selat Madura

Sebelah Timur          : Selat Madura

Sebelah Selatan        : Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Barat           : Kabupaten Gresik

Surabaya Secara geografis terletak di bujur timur -112.54 lintang selatan dan 112.36 antara 07.12 merupakan daratan rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan laut. Di bagian selatan membujur dari barat ke timur, dua bukit landai, yakni di daerah lidah dan daerah gayungan, dengan ketinggian area tanah Surabaya terdiri atas alluvial, hasil endapan sungai dan pasir. Di bagian barat kota terdapat perbukitan yang mengandung kadar kapur tinggi.

Surabaya disebut sebagai salah satu pemukiman tua yang telah berumur di Indonesia. Cikal bakal Surabaya adalah suatu pemukiman pantai ( perkampungan di atas air) yang terletak di muara sebuah sungai, kalmias, dengan nama ujunggaluh (hujanggulah), diperkirakan lahir pada tanggal 31 mei 1293, berdasarkan kisah perjuangan Raden Wijaya beserta rakyat mengusir tentara Tartar Ku Bhilai Khan dari Ujunggaluh. Konon Surabaya adalah salah satu nama dari desa di wilayah Ujunggaluh. Sampai sekarang belum diketahui secara pasti mengapa nama ujunggaluh tenggelam dan nama Surabaya lebih mengedepan. Perubahan nama tersebut diperkirakan terjadi pada tanggal ke 14, tanggal dan tahun yang pasti, serta peristiwa penting apa yang menyebabkan nama Surabaya menggeser nama ujunggaluh hingga kini belum diketahui. Pada awalnya, rumah- rumah kampong Surabaya berada diatas tiang dan diatas pemukiman air. Namun karena proses tektonik yang mengangkat permukaan tanah sekitar 5-8 m per abad. Dan juga proses pengendapan yang mengajukan garis pantai sampai 7,5 cm pertahun . Kampung Surabaya menjadi kampung daratan . Pola kehidupan masyarakat asli di perkampungan ujunggaluh  adalah berburu dan memancing, seiring dengan perkembangan ruang dan waktu, pola kehidupan industri dan perdagangan. Pada saat itu, juga terjadi percampuran antara penduduk asli dan kaum pendatang. Mengingat letaknya di pantai pulau jawa da bermuara di salah satu anak sungai kali mas (sungai barantas), Ujunggaluh menjadi tempat persinggahan perahu- perahu dagang. Tak mengherankan jika ujunggaluh merupakan tempat strategis yang menghubungkan beberapa kepentingan antar kerajaan di pulau jawa dan kerajaan – kerajaan di kepulauan nusantara.

Evolusi menjadi kota besar mulai terjadi, setelah dilakukannya pemetaan wilayah oleh muler pada tahun 1746, atas perintah Van Imhoff, gubernur Jenderal Balanda untuk Wilayah Hindia – Balanda (Indonesia) yang mendarat di Surabaya pada tanggal 11 april 1746. Evolusi ini berlanjut terutama pada mas 1794 – 1798 dimana pada masa itu, ujunggaluh di proyeksikan sebagai kota benteng. Pada awal abad ke 20, tepatnya tanggal 01 April 1906, oleh pemerintah Belanda, diresmikan sebuah system pemerintahan kota, yakni, Gemeente Soerabaia.

 

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Surabaya

  1. Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan STBI Tahun 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 No. 116 dan No. 610

 

3. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Surabaya

Untuk memahami susunan peradilan yang berlaku dalan Negara republic Indonesia, maupun perkembangan peradilannya, maka perlu mengetahui Peradilan yang tumbuh dalam Negara Indonesia yang dibagi menjadi tiga decade sebagai berikut :

  1. Zaman Pemerintah Hindia Belanda
  1. Peradilan Gubenur ( Gouverments Rechrs Praak) yang diatur dalam Stbl. No. 23 jo 1848 No. 57 dengan singkat R.O dimana aturannya tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan Yustisi dan dalam lingkungan ini dibeda- bedakan Peradilan untuk golongan eropa.
  2. Oleh pengadilan Distrik, Pengadilan Kabupaten, Pengadilan Negeri, Sedangtkan Radd Van Justictic bertindak sebagai hakim bandingan dan sebagai Hakim Kasasi.
  3. Pengadilan Surabaya, yang menganut dalam Stbl 1927 No, 190 jo Stbl 1938 No. 529. Peradilan ini terdapat didaerah Swapraja dan berkuasa hanya atas Kaula Swapraja setempat.
  4. Peradilan adat diatur dalam peraturan Peradilanadat Stbl. 1932 No. 80 yang berlaku di daerah- daerah Jawa dan Madura.
  5. Peradilan Agama yang berlaku ketiga lingkungan diatas dan diatur langsung oleh pemerintah Hindia Belanda Stbl No. 152 jo. Stbl 1937 No. 116-610
  6. Peradilan Desa yang diatur dalam Stbl. 1935 No. 102 umumnya bersifat Hakim Perdamaian, dalam masalah yang menyangkut Perselisihan Masyarakat Desa.

Dalam Stbl. 1835 No. 35 dijelaskan lebih tegas tentang wewenang Peradilan Agama di jawa, Madura sebagai berikut : Jika antara orang jawa terjadi perselisihan perkawinan atau pembagian harta benda, maka diputus menurut Hukum Islam. Maka berhak menjatuhkan putusan perkara itu harus orang- orang yang betul – betul ahli Agama Islam.

Sering di temui bahwa keputusan Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan untuk dipaksakan, maka dari itu kalau salah satu pihak yang berperkara menolak keputusan pengadilan agama. Keputusan itu dapat dijalankan dan dipaksakan, maka harus diberi kekuatan dulu oleh Ketua Landraad ( Ketua Pengadilan Negeri), hal ini juga sering Ketua pengadilan Negeri menolak memberikan kekuatan, dimulai dengan alasan bahwa pengadilan Agama melampaui batas dan kalau bias diperiksa lagi oleh landraad.

Berdasarkan atas usaha dan usulan – usulan tentang kejanggalan Stbl. 1822 No. 152 maka pada tahun 1931 dengan ordonansi tanggal 31 januari 1931 dalam stbl. No.31 tahun 1931 ditetapkan 4 poko antara lain :

  1. Bentuk Pengadilan Agama sebagai prestenraad atau rad Agama diubah menjadi penghulu Goucht yang terdiri dari seorang penghulu sebagai Hakim didampingi oleh 2 orang penasehat dan panitera.
  2. Wewenang pengadilan agama dibatasi hanya memeriksa perkara- perkara yang berhubungan dengan perkara nikah , talak rujuk, sedangkan perkara waris, gono gini, hadlonah diserahkan kepada Landraad.
  3. Untuk menjamin atas Keadilan Hakim, dan untuk mengangkat kedudukan Pengadilan Agama, maka hakim harus menerima gaji tetap dari bendaharawan Negara.
  4. Diadakan Pengadilan Islam Tinggi, sebagai Badan Pengadilan Banding atas keputusan Pengadilan Agama.

Agar hal- hal yang perlu dan dapat dijalankan, maka sambil menunggu berlakunya Stbl. 1931 No. 53 pada tahun 1937 diadakan perubahan dan tambahan pada peraturan Peradilan Agama Islam yang memuat dalam Stbl. 1882 No,52 Yaitu Stbl. 1937 No.116 dimana Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami isteri yang beragama Islam, tentang nikah, talak, rujuk serta soal- soal perceraian yang harus diputuskan oleh hakim agama.

Selanjutnya mulai tanggal 01 Januari 1938 berdasar Stbl. 1937 No. 610 diadakan sebuah Mahkamah Islam Tinggi. Sedangkan aturannya pelaksanaan berupa penambahan atas pasal 7 Stbl. 1882 No. 152 yaitu dari pasal 7b sampai dengan pasal 7m.

Melihat keadaan demikian dikalangan pergerakan islam yang lain juga menentang bahwa tindakan pemerintahan Belanda itu adalah mempersempit kaum muslimin dalam menjalankan agamanya. Adapun tentang Stbl.1937 No.116 itu nampaknya semua protes dan sanggahan dari masyarakat tidak diperhatikan oleh pemerintah, sehingga Stbl. 1882 No.152 dengan semua perubahan dan tambahannya dengan Stbl. 1937 No. 116 dan 610 berlaku terus sampai dewasa ini.

 

2. Zaman Pendudukan Jepang

  1. Berdasarkan Peraturan Peralihan pasal 3 Undang- Undang bala tentara jepang tanggal 7 Maret 1942 No. 1 diuraikan secara singkat.
  2. Perubahan- perubahan yang terjadi pada pendudukan zaman jepang dalam susunan peradilan di Indonesia mengenai Pengadilan Agama di jawa dan Madura dapat dinyatakan bahwa Stbl. 1882 No. 152 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1937 No. 116 dan 610 selama pendudukan jepang itu berlaku.

 

3. Zaman Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan tenggal 17 agustus 1945 merupakan titik permulaan perubahan dalam segala bidang segala realisasi dan pelaksanaan sila ketuhanan yang maha esa . Maka atas desakan komite nasional indonesia pusat, berdasarkan usul dari Utusan Komite Daerah Banyumas, Pemerintahan R dengan Keputusan tanggal 3 januari 1945 mebentuk Departemen Agama RI.

Kemudian dengan maklumat Menteri Agama ke II tanggal 23 April 1946 menentukan sebagai:

  1. Shomuka yang pada zaman jepang termasuk kekuasaan Residen, menjadi jawatan agama daerah yang menjadi urusan dari Departemen Agama.
  2. Hak untuk mengangkat penghulu Landraad Penghulu dan Anggota Pengadilan yang dulu berada ditangan residen diserahkan pada Departemen Agama.
  3. Hak untuk mengangkat Penghulu masjid dan pegawai- pegawainya yang dulu menjadi wewenang bupati diserahkan pada Departemen Agama.

 

Untuk meningkatkan tugas- tugas Penghulu dan Pencatat NTR maka atas Resolusi Konpensi Jawatan Agama seluruh jawa dan Madura tanggal 12- 16 November 1947 yang menetapkan nomor 6 tahun 1947 Formasi dari pengadilan Agama merupakan Instansi yang terpisahkan dari penghulu Kabupaten sebagai Kepala Pegawai Pencatat Nikah, dengan penghulu Hakim yakni Ketua Pengadilan Agama sebagai Wadi dan Hakim Syar’i.

Dengan demikian peraturan – peraturan yang kini berlaku bagi Peradilan Agama sebagai berikut :

  1. Stbl. 1882 No. 152 yang diubah dan ditambahkan terakhir dengan stbl 1937 No. 116 No. 610 Tentang Peradilan Agama se Jawa dan Madura dengan Mahkamah Islam Tinggi sebagai Pengadilan banding di Surakarta.
  2. Stbl. 1937 No. 639 tentang kerapatan banding daerah sekitar Banjarmasin, Kalimantan selatan dengan kerapatan banding besar sebagai Pengadilan bandingnya di Banjarmasin.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1957 tentang pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah dai daerah Luar jawa Madura lainnya dengan Pengadilan Agama Syariah Propinsi sebagai Pengadilan Bandingnya yaitu Banda Aceh.

Peraturan – peraturan tersebut diatas berjalan cukup lama, sehingga keluarlah Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaannya, hal ini juga kekuasaan Pengadilan Agama masih tetap bahwa Pengadilan Agama harus ditetapkan lebih dahulu oleh paengadilan Negeri. Berkat kegigihan orang – orang cendekiawan dan berdasar pada Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang kekuasaan Kehakiman tercetuslah Pengadilan Agama mempunyai suatu undang – undang tersendiri yaitu Undang – undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Diamana Putusan maupun produk pengadilan agama mempunyai kekuatan mengikat dan dapat dilaksanakan sendiri atas putusan itu.

Adapun sejarah berdirinya Peradilan Agama di Surabaya adalah sebagai berikut :

Surabaya sebagai kota pelabuhan dimana islam masuk kepulau jawa adalah melalui pantai pesisir pulau jawa. Tidak luput pula ujunggaluh / Surabaya sebagai tempat siar agama islam. Dalam mengenali sejarah Pengadilan Agama urabaya informasi sudah ada sejak agama islam masuk di Surabaya hal ini terbukti bahwa penduduk Surabaya sebagian besar beragama islam.

Bahwa Peradilan Agama sebagai Pengadilan bagi orang islam tentunya tumbuh seiring dengan berkembang agama islam di Surabaya, yang pada waktu itu imam ulama dan qoldi sangat berperan. Ulama terkenal sebagai pemimpin Islam yaitu R. Rahmad/ Sunan Ampel.

Waktu itu walaupun tidak secara formal sebagai sebuah lembaga yang diresmikan pemerintah, Peradilan Islam tidak akan lepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang didalamnya terdapat hokum islam muamalah dan syariah.

Untuk mengetahui pemnbntuka pengadilan Agama Surabaya, terlebih dahulu membahas soal asal usul dan sejarah singkat Pengadilan Agama di Indonesia hal ini akan memenuhi sasaran yang di inginkan.

Pada umumnya membicarakan tentang Peradilan Agama, baik sejarah maupun asal usulnya banyak dikalangan cendekiawan yang dijumpai jarang tepat tentang tanggal dan tahunnya. Karena Pengadilan Agama adalah mengacu kepada hokum islam, sedangkan hokum islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hokum adat, yaitu hokum yang tidak tertulis dalam bentuk undang – undang.

Dalam Negara Republik Indonesia pada pokoknya berlaku dua jenis hokum, yaitu yang tertulis dan hokum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis disebut pula hokum kodifikasi yang meliputi semua peraturan- peraturan perundang- undangan yang berasal dari zaman colonial da atau undang- undang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia.

Sedangkan yang tidak tertulis adalah hokum adat, yaitu hokum asli berasal dan tubuh dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk undnag- undang. Pada waktu itu hokum perkawinan, waris dan lainnya secara praktis masih merupakan hokum yang tidak tertulis.

Pada itu sebagai akibat dari sitim Kolonial yang harus diikuti dan yang masih berlaku sisa- sisa penggolongan produk dalam lapangan hokum perdata, antara lain :

  1. Bagi golongan Indonesia asli, talak, rujuk bagi umat islam yaitu : Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang- Undang Nomor 32 tahun 1954, Ordonasi Perkawinan Kristen Indonesia S/G 1993, Nomor : 74 , 1936 Nomor 607 Bagi perkawinan Umat Kristendi jawa.
  2. Bagi golongan timur asing, termasuk tionghoa dan bukan Tionghoa, berlaku untuk sebagian hokum perdata dan eropa yakni kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
  3. Bagi golongan Eropa, mereka dipersamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata Eropa sepenuhnya.

Snouck Hargrounge pernah mengatakan, bahwa semestinya Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam soal Peradilan Islam, hukum islam dibiarkan tanpa diberi pengakuan resmi secara tertulis. Perselisihan tentang perkawinan, pembagian waris dikalangan rakyat agar diserahkan kepada para ulama islam. Dalam buku Dr. SUKAMTO tentang meninjau hokum adat di Indonesia telah mengemukakan pendirian Vander Berg, yang terkenal dengan teori Receptio in complex, bahwa hukum bagi orang Indonesia perlu mengikuti Agama bagi penduduknya, di Indonesia penduduknya sebagian besar beragama islam.

Untuk itu kapan Pengadilan Agama Surabaya dapat kodifikasikan dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam perpustakaan hokum adat di peroleh Petunjuk bahwa Peradilan Agama Agama telah ada sebelum oaring portugis dan Belanda datang di Indonesia. Dengan adanya ikut campur tagan pemerintah itu dia Belanda secara langsung, maka peradilan Agama mulai ada sekitar tahun tahun 1820, yaitu dalam instruksi kepada para Bupati, dengan dikeluarkan Stbl. 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama di jawa dan Madura sebagai berikut : Jika diantar orang jawa dengan orang jawa beragama islam, terjadi perselisihan perkara perkawinan atau sebagainya harus diputuskan menurut hokum agama islam.

 

 

 

WILAYAH YURIDIKSI PENGADILAN AGAMA SURABAYA

 

Surabaya adalah ibu kota Propinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan. Kota Surabaya memiliki karakteristik sebagai berikut :

Letak

:

07 derajat 9 menit - 07 derajat 21 menit LS (Lintang Selatan) dan 112 derajat 36 menit - 112 derajat 54 menit BT (Bujur Timur)

Ketinggian

:

3 - 6 meter di atas permukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah & Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut

Batas Wilayah

:

Sebelah Utara

:

Selat Madura

Sebelah Timur

:

Selat Madura

Sebelah Selatan

:

Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Barat

:

Kabupaten Gresik

 

Luas Wilayah

:

33.306,30 Ha

Jumlah Kecamatan

:

31

Jumlah Kelurahan

:

163

Kelembapan Udara

:

rata-rata minimum 42% dan maksimum 96%

Tekanan Udara

:

rata-rata minimum 1.005,38 Mbs dan maksimum 1.014,41 Mbs

Temperatur

:

rata-rata minimum 23,3 °C dan maksimum 35,2 °C

Musim kemarau

:

Mei – Oktober

Musim hujan

:

Nopember – April

Curah Hujan

:

rata-rata 183,2 mm, curah hujan diatas 200 mm terjadi pada bulan Desember s/d Mei

Kecepatan Angin

:

rata-rata 7,0 Knot dan maksimum 26,3 Knot

Arah Angin Terbanyak

:

Januari

:

Barat-Barat Laut

Februari

:

Barat Laut

Maret

:

Barat

April

:

Timur

Mei

:

Timur

Juni

:

Timur

Juli

:

Timur

Agustus

:

Timur

September

:

Timur

Oktober

:

Timur

Nopember

:

Timur

Desember

:

Timur

 

Penguapan Panci Terbuka

:

rata-rata 165,2

Struktur Tanah

:

terdiri atas tanah aluvial, hasil endapan sungai dan pantai, di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi

Topografi

:

80% dataran rendah, ketinggian 3-6 m, kemiringan < 3 %
20% perbukitan dengan gelombang rendah, ketinggian < 30 m dan kemiringan 5-15%

 

 

31 Kecamatan di wilayah Kota Surabaya yang juga menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah :

Wilayah Surabaya Pusat :

Wilayah Surabaya Timur :

Wilayah Surabaya Barat :

Wilayah Surabaya Utara :

Wilayah Surabaya Selatan :

 

 

 

163 Kelurahan di wilayah Kota Surabaya yang juga menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surabaya adalah :

 

No.

Kecamatan

Kelurahan

1

Asemrowo

Asemrowo, Genting Kalianak, Tambak Sarioso

2

Benowo

Kandangan, Romokalisari, Sememi, Tambak Osowilangun

3

Bubutan

Alun-Alun Contong, Bubutan, Gundih, Jepara, Tembok Dukuh

4

Bulak

Bulak, Kedungcowek, Kenjeran, Sukolilo Baru

5

Dukuh Pakis

Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Gunung Sari, Pradah Kalikendal

6

Gayungan

Dukuh Menanggal, Gayungan, Ketintang, Menanggal

7

Genteng

Embong Kaliasin, Genteng, Kapasari, Ketabang, Peneleh

8

Gubeng

Airlangga, Barata Jaya, Gubeng, Kertajaya, Mojo, Pucangsewu

9

Gunung Anyar

Gunung Anyar, Gunung Anyar Tambak, Rungkut Menanggal, Rungkut Tengah

10

Jambangan

Jambangan Karah, Kebonsari, Pagesangan

11

Karangpilang

Karang Pilang, Kebraon, Kedurus, Warugunung

12

Kenjeran

Bulakbanteng, Tambakwedi, Tanah Kalikedinding, Sidotopo Wetan

13

Krembangan

Dupak, Kemayoran, Krembangan Selatan, Morokrembangan, Perak Barat

14

Lakarsantri

Bangkingan, Jeruk, Lakarsantri, Lidah Kulon, Lidah Wetan, Sumur Welut

15

Mulyorejo

Dukuh Sutorejo, Kalijudan, Kalisari, Kejawan Putih Tambak, Manyar Sabrangan, Mulyorejo

16

Pabean Cantikan

Bongkaran, Krembangan Utara, Nyamplungan, Perak Timur, Perak Utara

17

Pakal

Babakan Jerawat, Pakal, Sumberejo

18

Rungkut

Kali Rungkut, Kedung Baruk, Medokan Ayu, Penjaringan Sari, Rungkut Kidul, Wonorejo

19

Sambikerep

Benowo, Bringin, Lontar, Made, Sambikerep

20

Sawahan

Banyuurip, Kupangkrajan, Pakis, Patemon, Putat Jaya, Sawahan

21

Semampir

Ampel, Pegirian, Sidotopo, Ujung, Wonokusumo

22

Simokerto

Kapasan, Sidodadi, Simokerto, Simolawang, Tambakrejo

23

Sukolilo

Gebang Putih, Keputih, Klampisngasem, Medokan Semampir, Menur Pumpungan, Nginden Jangkungan, Semolowaru

24

Sukomanunggal

Putatgede, Simomulyo, Simomulyo Baru, Sono Kuwijenan, Sukomanunggal, Tanjungsari

25

Tambaksari

Dukuh Setro, Gading, Kapas Madya, Pacar Keling, Pacar Kembang, Ploso, Rangkah, Tambaksari

26

Tandes

Balongsari, Banjar Sugihan, Karang Poh, Manukan Kulon, Manukan Wetan, Tandes

27

Tegalsari

Dr. Sutomo, Kedungdoro, Keputran, Tegalsari, Wonorejo, Tegalsari, Surabaya

28

Tenggilis Mejoyo

Kendangsari, Kutisari, Panjang Jiwo, Tenggilis Mejoyo

29

Wiyung

Babatan, Balaskumprik, Jajar Tunggal, Wiyung

30

Wonocolo

Bendul Merisi, Jemur Wonosari, Margorejo, Sidosermo, Siwalan Kerto

31

Wonokromo

Darmo, Jagir, Ngagel, Ngagelrejo, Sawunggaling, Wonokromo

 

 

Surabaya merupakan kota multi etnis yang kaya budaya. Beragam etnis ada di Surabaya, seperti etnis Melayu, Cina, India, Arab, dan Eropa. Etnis Nusantara pun dapai dijumpai, seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, Sulawesi yang membaur dengan penduduk asli Surabaya sehingga membentuk pluralisme budaya yang selanjutnya menjadi ciri khas kota Surabaya. Sebagian besar masyarakat Surabaya adalah orang Surabaya asli dan orang Madura.

Ciri khas masyarakat asli Surabaya adalah mudah bergaul. Gaya bicaranya sangat terbuka. Walaupun tampak seperti bertemperamen kasar, masyarakat surabaya sangat demokratis, toleran dan senang menolong orang lain.

Dengan jumlah penduduk yang mencapai sekitar 3,110,187 Orang di Tahun 2012, Kota Surabaya berkembang sebagai Kota Metropolitan. Posisi strategis Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat membuatnya selalu dinamis. Menjadi pusat aktivitas sama artinya menjadi jujugan bagi orang dari berbagai daerah. Jumlah penduduk jelas akan semakin meningkat seiring pesona Kota Surabaya yang menjanjikan segala macam kemudahan.

Kota Surabaya merupakan kota lama yang berkembang, awalnya masyarakat tinggal dalam perkampungan. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,2 % setahun, tentu saja kebutuhan akan perumahan sangat besar. Masyarakat dapat menetap dalam perkampungan padat ataupun memilih berpindah ke real estate yang lebih teratur. Pilihan kelas real estate pun sangat beragam. Hunian bertaraf internasional yang dilengkapi dengan padang golf dengan keamanan yang ketat juga tersedia di sini.
Seperti di belahan manapun di dunia, dikotomi miskin dan kaya tentu saja juga terjadi di Surabaya.

Surabaya merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan utama di wilayah Indonesia Timur. Surabaya dengan segala potensi, fasilitas, dan keunggulan geografisnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Sektor primer, sekunder, dan tersier di kota ini sangat mendukung untuk semakin memperkokoh sebutan Surabaya sebagai kota perdagangan dan ekonomi.

Bersama-sama sektor swasta saat ini, kota Surabaya telah mempersiapkan sebagai kota dagang international. Pembangunan gedung dan fasilitas perekonomian modern merupakan kesiapan Surabaya sebagai bagian dari kegiatan ekonomi dunia secara transparan dan kompetitif.

Keberadaan perbankan mulai dari bank sentral, bank swasta nasional devisa dan non devisa, bahkan bank asing memperlihatkan perputaran uang dan modal yang tinggi dan telah mengglobal. Perekonomian Surabaya cukup menggairahkan dengan meningkatnya jumiah kredit untuk kegiatan modal kerja, investasi, dan konsumtif, khususnya kredit modal dan investasi pada sektor Industri dan perdagangan.

Inilah ciri khas Surabaya yang sangat kental mewarnai kehidupan pergaulan sehari-hari masyarakatnya. Sikap pergaulannya yang sangat egaliter, terbuka, berterus terang, kritik dan mengkritik merupakan sikap hidup yang dapat ditemui sehari-hari. Bahkan kesenian tradisonal dan makanan khasnya mencerminkan pluralisme budaya Surabaya.

Budaya daerah, tradisi dan gaya hidup yang berbeda di wilayah kota Surabaya terutama ketika muncul permasalahan yang terkait penerapan hukum keluarga, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk mengadilinya.

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Surabaya Klas IA

Jalan Ketintang Madya VI No.3
Jambangan, Surabaya,
Jawa Timur 60232

(031) 8292146

(031) 8293341

pasurabaya@yahoo.co.id