Kamis (06/07/23), bertempat di Media Center Pengadilan Agama Surabaya dilaksanakan secara daring kegiatan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI berdasarkan surat nomor: 18/WK.MA.Y/VI/2023. Kegiatan dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB s.d. selesai, diikuti oleh Ketua Pengadilan Agama Surabaya, bapak Drs. H. Samarul Falah, M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Bapak Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, SHI., M.Si., Bapak Panitera Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H., Bapak Sekretaris Prasetya Puji Raharja, S.H., M.H., Bapak Hakim Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H., dan Bapak Hakim Drs. Akramudin, M.H. Kegiatan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan selama kegiatan dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, YM. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan ”Para hakim dan warga peradilan agar senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas, karena senjata andalan kita dalam menjalankan tugas-tugas peradilan adalah integritas dan profesionalitas. Tanpa dua hal itu, semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia, karena seberapapun canggihnya sistem dan perangkat teknologi yang kita miliki, jika aparaturnya tidak mampu menjaga marwah lembaga peradilan dengan integritas dan profesionalitas, maka kita hanya akan menghadapi kehancuran.” Kegiatan pembinaan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan sistem administrasi pengadilan, penerapan teknologi informasi dalam proses peradilan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.

Beliau juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberlanjutan sistem peradilan elektronik dan penggunaan teknologi dalam proses peradilan. Melalui penggunaan teknologi dan sistem peradilan elektronik, Ketua Mahkamah Agung RI berharap dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam penyelesaian perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Agung RI juga menghimbau para hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia untuk menjaga netralitas dan tidak ikut-ikutan mendukung salah satu calon peserta pemilu dalam menghadapi Politik Tahun 2024. Hal ini penting karena lembaga peradilan akan menjadi penentu terakhir dalam penyelesaian sengketa atau pelanggaran yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Netralitas dan tidak memihak adalah prinsip yang harus dipegang agar tidak terjadi konflik kepentingan saat mengadili sengketa atau pelanggaran yang diajukan kepada lembaga peradilan.

Acara dilanjutkan dengan materi pembinaan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Kegiatan pembinaan bidang teknis dan administrasi yudisial ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia. Dengan melibatkan pengadilan-pengadilan agama terkemuka, seperti Pengadilan Agama Surabaya, diharapkan bahwa sistem peradilan dapat lebih efisien, transparan, dan dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.