admin | 28 Nov 2018, 00:00:00 WIB | 7057 dibaca

Posyankum Saat Ini

LBH yang bertugas UIN Sunan Ampel
Tempat Ruang Layanan PTSP Pengadilan Agama Surabaya
SK Ketua Pengadilan link
Jenis Layanan Konsultasi, Membantu membuat surat Permohonan / Gugatan
Syarat Mekanisme

Mekanisme dan Persyaratan Post Pelayanan Hukum (POSYANKUM) di Pengadilan Agama Surabaya

Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain :

A.

Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

  Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tampa dipungut Biaya.

B.

Jenis Jasa Hukum.

  Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Surabaya berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

C

Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

  Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :
  1. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
  2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
  3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
  4. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
  5. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.
Dasar Aturan lihat/download

 

REKAPITULASI PELAYANAN POSYANKUM

 

Laporan Pelayanan Hukum Tahun 2017 : Lihat/Download Rekap Penerima Pelayanan

Laporan Pelayanan Hukum Tahun 2018 : Lihat/Download Rekap Penerima Pelayanan

Laporan Pelayanan Hukum Tahun 2019 : Lihat/Download Rekap Penerima Pelayanan

Laporan Pelayanan Hukum Tahun 2020 : Lihat/Download Rekap Penerima Pelayanan

Laporan Pelayanan Hukum Tahun 2021 : Lihat/Download Rekap Penerima Pelayanan

Laporan Pelayanan Hukum Tahun 2022 : Lihat/Download Rekap Penerima Pelayanan

Laporan Pelayanan Hukum Tahun 2023 : Lihat/Download Rekap Penerima Pelayanan

Laporan Pelayanan Hukum Tahun 2024 : Lihat/Download Rekap Penerima Pelayanan

Laporan Pelayanan Hukum Tahun 2025 : Lihat/Download Rekap Penerima Pelayanan

Laporan Pelayanan Hukum Tahun 2026 : Lihat/Download Rekap Penerima Pelayanan