Rabu (25/01/2023) Bertempat di Media Center Pengadilan Agama Surabaya dilaksanakan kegiatan Peresmian Pembangunan dan Renovasi Gedung/ Bangunan di Lingkungan Mahkamah Agung secara daring. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 63/ SEK/ HM.01.1/1/2023 dan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB s.d. selesai. Kegiatan peresmian diikuti oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya Bapak Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si, Panitera Pengadilan Agama Surabaya Bapak Abdus Syakur Widodo, S.H., M.H dan Sekretaris Pengadilan Agama Surabaya Bapak Mochammad Agus Syamsul Arief, S.H. melalui zoom meeting.

 

 

Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyanyikan bersama oleh para peserta baik yang hadir secara luring maupun daring. Setelahnya acara dilanjutkan dengan Laporan Kegiatan yang dipaparkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi, S.H., M.H. Dalam laporannya beliau menjelaskan bahwa kegiatan renovasi gedung bertujuan meningkatkan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, meningkatkan prokdutifitas kinerja serta menciptakan area kerja yang nyaman. “Capaian ini merupakan bentuk optimalisasi Kesekretariatan Mahkamah Agung untuk mewujudkan Visi Misi MA RI”, tambahnya.

 

 

Pada kesempatan yang sama, Ketua MA Prof. Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H memberikan sambutan dan arahan pada acara tersebut. “Pada tahun ini Mahkamah Agung RI meresmikan 9 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama dan 7 Gedung & Fasilitas Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan keseriusan kita dalam akeselarasi peningkatan sarana prasarana MA dan peradilan dibawahnya dalam upaya meningkatkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan”, tegas beliau. Di akhir sambutannya beliau mengingatkan agar aparatur sipil negara teguh menjaga integritas dan diniatkan dalam hati dengan ikhlas semua dilakukan untuk beribadah dan kebaikan lembaga. Diharapkan dengan adanya Peresmian Pembangunan dan Renovasi Gedung/ Bangunan di Lingkungan Mahkamah Agung  dapat meminimalisasi keluhan dari masyarakat, karena semua ini bukan bertujuan bermewah-mewahan namun sebagai peningkatan sarana prasarana pelayanan kepada masyarakat dan harus dirasakan oleh masyarakat.