Surabaya, 14 Oktober 2025 — Di era digitalisasi yang semakin pesat, keamanan data dan perlindungan sistem informasi menjadi salah satu aspek vital dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang baik. Pengadilan Agama Surabaya menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital yang aman dan terpercaya dengan mengikuti kegiatan Pembinaan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara lembaga peradilan dan instansi pemerintah dalam memperkuat perlindungan siber di lingkungan peradilan agama.

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Aula K.H. Abdullah Shiddiq Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini dibuka secara resmi oleh Ketua PTA Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. Acara diawali dengan sambutan dari Maria Widyaningsih, Sandiman Ahli Utama Pertama BSSN, yang menekankan pentingnya kesadaran keamanan informasi di era digital. “Kolaborasi lintas lembaga seperti ini penting untuk memastikan infrastruktur informasi pemerintah terlindungi dari berbagai potensi ancaman siber,” ujar Ketua PTA Surabaya dalam sambutannya.

Peserta kegiatan berasal dari seluruh satuan kerja Pengadilan Agama se-Jawa Timur, yang masing-masing mengirim dua orang staf pengelola sistem elektronik untuk mengikuti pembinaan secara daring maupun luring. Dari Pengadilan Agama Surabaya, hadir Kasubbag Umum dan Keuangan, Heru Santoso, S.H.I., serta Kasubbag PTIP, Kholid Hendra Irawan, S.H. Keduanya aktif mengikuti sesi materi dan diskusi mengenai perlindungan data serta strategi pengamanan jaringan peradilan berbasis teknologi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur Pengadilan Agama Surabaya semakin memahami pentingnya menjaga keamanan siber dalam mendukung pelayanan publik yang cepat, aman, dan terpercaya. Komitmen terhadap keamanan informasi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi yang berintegritas. Dengan semangat kolaboratif, PA Surabaya siap memperkuat perlindungan infrastruktur informasi vital demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.