Surabaya, 12 Desember 2025 — Persiapan administrasi keuangan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga ketertiban dan akurasi pembayaran hak pegawai pemerintah. Pada awal tahun, proses pengajuan Tunjangan Kinerja (Tukin) sering membutuhkan ketelitian lebih karena adanya perubahan jadwal kerja, hari libur nasional, dan penyesuaian data jabatan. Oleh sebab itu, forum koordinasi seperti pengarahan bersama Biro Keuangan Mahkamah Agung menjadi sarana penting dalam memastikan setiap satuan kerja berada pada jalur yang tepat.

Dalam rangka percepatan pengajuan Tukin Januari 2026, Biro Keuangan MA RI menggelar pengarahan daring yang diikuti oleh operator kepegawaian dan keuangan dari seluruh satuan kerja. Pengadilan Agama Surabaya turut hadir melalui perwakilannya, Swedia Disya Citta, S.Ak., staf Umum dan Keuangan, yang mengikuti kegiatan dari kantor. Forum ini membahas ketentuan teknis pengajuan, mekanisme penguncian data, dan antisipasi kendala administratif menjelang penutupan tahun anggaran.

Bapak Juwan Jusliawan Al-Fauz, S.E., dari Biro Keuangan MA RI, memberikan arahan terkait langkah-langkah penting yang harus diperhatikan oleh satuan kerja. Beliau menegaskan bahwa pengisian absensi, konsistensi data jabatan, serta tidak adanya perubahan rekening menjadi faktor wajib agar pengajuan tidak tertolak. Dalam penjelasannya, beliau menyampaikan, “Kami ingin memastikan semua satker dapat mengajukan Tukin Januari 2026 secara tepat waktu dan tanpa kesalahan, karena keakuratan data adalah kunci kelancaran pembayaran.” Setelah mengikuti pengarahan, Swedia Disya Citta, S.Ak., menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu dalam menyusun langkah teknis di PA Surabaya. Ia menuturkan, “Informasi yang disampaikan sangat jelas sehingga kami lebih siap melakukan pengajuan Tukin sesuai ketentuan dan tenggat waktu yang ditetapkan.” Dengan adanya koordinasi ini, PA Surabaya berkomitmen menjaga ketertiban administrasi keuangan serta memastikan seluruh pegawai menerima haknya secara tepat waktu dan transparan.