Surabaya, 2 Oktober 2026- Penguatan koordinasi dan penyelarasan kinerja menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugas di lingkungan peradilan agama. Pengadilan Agama Surabaya turut mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat, 2 Oktober 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 13.30 WIB tersebut diikuti oleh pimpinan Pengadilan Agama se-Jawa Timur dari satuan kerja masing-masing.

Dari PA Surabaya, kegiatan diikuti dari Media Center oleh Ketua PA Surabaya Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H., Sekretaris Prasetya Puji Raharja, S.H., M.H., serta Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (PTIP) Kholid Hendra Irawan, S.H. Pelaksanaan rapat tersebut berdasarkan Undangan Ketua PTA Surabaya Nomor 5623/KPTA.W13A/HM3.1.3/IX/2026 tanggal 29 September 2026. Forum ini menjadi sarana koordinasi antara pimpinan tingkat banding dan tingkat pertama dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas serta mengevaluasi kinerja satuan kerja.

Dalam arahannya, Ketua PTA Surabaya YM Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. menekankan pentingnya peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan agama. “Seluruh satuan kerja harus senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme serta mempercepat penyelesaian perkara demi mewujudkan peradilan yang agung,” tegasnya. Arahan tersebut menjadi penguatan bagi seluruh aparatur untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Rapat koordinasi juga membahas evaluasi kinerja triwulanan serta langkah-langkah strategis dalam mengatasi berbagai hambatan operasional di masing-masing satuan kerja. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif dengan adanya diskusi antara pimpinan PTA Surabaya dan pimpinan Pengadilan Agama se-Jawa Timur mengenai berbagai pelaksanaan tugas dan tantangan yang dihadapi. Melalui forum tersebut, PA Surabaya terus memperkuat sinergi dan komunikasi dengan PTA Surabaya serta satuan kerja lainnya guna mendukung peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan peradilan kepada masyarakat.