Surabaya, 5 Januari 2026 — Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tidak dibangun secara instan, melainkan melalui konsistensi integritas dan kinerja yang terjaga dari waktu ke waktu. Nilai kejujuran, akuntabilitas, serta tanggung jawab menjadi fondasi utama dalam menjaga marwah peradilan di tengah dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, komitmen bersama seluruh unsur peradilan menjadi elemen strategis bagi keberlanjutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud penguatan nilai tersebut, Pengadilan Agama Surabaya menghadiri Penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Bersama serta kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahun 2025 yang diselenggarakan di Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Timur, termasuk Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. Momentum ini menjadi sarana refleksi sekaligus penguatan tekad untuk menjaga standar kinerja dan etika aparatur peradilan. Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI, dilanjutkan doa serta sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. Dalam sambutannya, beliau menegaskan, “Pakta integritas bukan sekadar dokumen formal, tetapi komitmen moral yang harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan kinerja aparatur peradilan setiap hari.” Menurutnya, konsistensi integritas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan agama. Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi pengingat penting bagi seluruh aparatur untuk terus memperbaiki diri. “Monitoring dan evaluasi kinerja harus dimaknai sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan, agar pelayanan kepada masyarakat semakin profesional, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya. Melalui komitmen bersama ini, PA Surabaya meneguhkan langkah untuk terus menghadirkan peradilan yang bersih, akuntabel, dan dipercaya publik.