Surabaya, 12 November 2025 – Akhir tahun menjadi momentum penting bagi satuan kerja pemerintah untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan akuntabel. Dalam semangat tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II mengadakan kegiatan Sosialisasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periode November 2025 secara daring. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mitra kerja KPPN Surabaya II, termasuk perwakilan dari Pengadilan Agama (PA) Surabaya, Adji Widyaputra, S.E.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 12 November 2025, pukul 08.30 WIB ini membahas berbagai topik strategis, seperti Press Release APBN Periode November 2025, Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan dan Pengadaan Barang/Jasa, serta evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tak hanya itu, KPPN juga memaparkan pembaruan terkait kanal layanan digital MyIntress dan publikasi Dashboard Penolakan SPM untuk mempercepat proses administrasi keuangan. Seluruh materi disampaikan secara komprehensif oleh Kepala KPPN Surabaya II, Marno, beserta jajaran pejabat terkait.

Dalam arahannya, Kepala KPPN Surabaya II, Marno, menegaskan pentingnya komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan pelaporan anggaran di akhir tahun. “Kualitas pelaksanaan anggaran sangat bergantung pada kedisiplinan dan keakuratan pelaporan satuan kerja. Kami mengajak seluruh mitra kerja untuk terus meningkatkan kinerja IKPA dan menjaga integritas dalam setiap proses administrasi,” ujarnya.

Beliau juga mengingatkan agar setiap satker memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Partisipasi aktif PA Surabaya dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang profesional dan transparan. Melalui sosialisasi ini, KPPN Surabaya II berharap seluruh mitra kerja dapat memahami pembaruan kebijakan, mempercepat penyusunan laporan akhir tahun, serta memastikan pelaksanaan APBN berjalan optimal. Dengan sinergi yang kuat antara KPPN dan satuan kerja, pelaksanaan anggaran diharapkan semakin efektif dan berdampak nyata bagi pelayanan publik.