Surabaya, 9 November 2026 - Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib dan akuntabel menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang profesional dan berintegritas. Pengadilan Agama Surabaya melaksanakan pemusnahan tiga aset tak berwujud BMN yang telah memperoleh persetujuan dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Senin, 9 November 2026, bertempat di Ruang Ketua PA Surabaya. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ketua PA Surabaya Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. bersama jajaran sebagai bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan aset negara.

Pemusnahan dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2806/SEK/PL1.2.3/X/2026 tanggal 27 Oktober 2026, sebagai tindak lanjut atas permohonan melalui surat Sekretaris PA Surabaya Nomor 3279/SEK.PA.W13-A1/PL1.2.3/IX/2026 tanggal 14 September 2026. Ketiga aset tersebut merupakan perangkat lunak komputer yang diperoleh pada tahun 2012 dan tercatat dalam kondisi rusak berat, meliputi Software Antrian Sidang senilai Rp16.500.000,00, Survey Pelayanan Publik senilai Rp3.300.000,00, serta Informasi Perkara senilai Rp3.300.000,00. Total nilai perolehan ketiga aset tersebut mencapai Rp23.100.000,00 atau dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah.

Ketua PA Surabaya Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. menyampaikan, “Pemusnahan aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan merupakan bagian dari tanggung jawab kita dalam menjaga tertib administrasi dan memastikan pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.” Beliau menegaskan bahwa penertiban aset tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang transparan dan akuntabel. Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah untuk memastikan aset negara yang sudah tidak mendukung operasional perkantoran ditangani secara tepat dan bertanggung jawab.

Setelah pelaksanaan pemusnahan, PA Surabaya akan menindaklanjuti proses administrasi penghapusan BMN dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan tersebut meliputi penyusunan Berita Acara Pemusnahan, penetapan keputusan penghapusan, serta penyampaian laporan pelaksanaan kepada Pengelola Barang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat. Melalui kegiatan ini, PA Surabaya terus memperkuat tata kelola aset negara yang tertib, transparan, dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan peradilan yang efektif dan profesional.